Selamat datang di website Hukum dan HKI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

MASALAH PATEN KOMPLEKS PDF Print E-mail
Written by admin   
Monday, 19 August 2013 03:01

 

KAMIS, 25 JULI 2013, HALAMAN 14

Masalah Paten Kompleks

BPPT Menerima Tagihan Biaya Pemeliharaan Rp 1,5 Miliar

 

JAKARTA, KOMPAS — Masalah paten atau perlindungan negara terhadap temuan, khususnya di bidang teknologi, terbilang kompleks. Proses memperoleh paten tak mudah dan mahal. Selain kurang memberikan kontribusi bagi inovasi industri, juga menimbulkan beban biaya bagi institusi riset.


”Saat ini terdapat 7.490 paten asing dan 79 paten dalam negeri. Tahun ini pendapatan negara Rp 149 miliar, berupa biaya pemeliharaan paten, berpotensi tidak dibayar,” kata Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ahmad Mujahid Ramli dalam diskusi terbatas Kompasbertema ”Hak Paten untuk Menumbuhkan Daya Saing Bangsa”, Rabu (24/7), di Jakarta.


Narasumber lain adalah Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Azis Iskandar, peneliti dan dosen Institut Teknologi Bandung I Gede Wenten, dan pengusaha Martha Tilaar. Para penanggap meliputi Ketua Masyarakat dan Ilmuwan Teknologi Indonesia Warsito P Taruno, Staf Ahli Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan Kementerian Riset dan Teknologi Teguh Raharjo, Deputi Bidang Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fatimah Zulfah S Padmadinata, serta Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Perekonomian Edi Putra Irawady.


Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Miranda Risang Ayu Palar, menjadi moderator. Hadir pula Direktur Pusat Inovasi Surya Institute Pudji Untoro dan pengusaha swasta pemilik paten bidang teknologi generator penghasil air dari kelembaban udara, Budhi Haryanto.


Ahmad Mujahid mengatakan, paten yang tak dibayar biaya pemeliharaannya setiap tahun akan menjadi milik publik. Paten itu semestinya menguntungkan publik karena boleh diadopsi gratis. ”Paten obat-obatan yang sudah masuk domain publik bisa diproduksi tanpa paten lagi sehingga bisa lebih murah,” katanya.


Tidak komersial


Ahmad mengatakan, 60 persen paten yang ada tidak mampu dikomersialkan. ”Sebagian besar paten tidak komersial itu dihasilkan institusi pemerintah. Sistemnya kurang mendukung karena tidak memungkinkan pembagian royalti kepada penemunya,” katanya.


Saat ini, sistem paten dinilai belum mampu mendorong kreativitas dan mendatangkan dampak ekonomi dari langkah komersialisasi.


Marzan Azis Iskandar mengatakan, kebijakan dan kewenangan institusi riset pemerintah untuk mengomersialkan hasil penelitian yang sudah memperoleh paten hingga saat ini juga belum jelas. Biaya pemeliharaan paten justru membebani institusi.


Direktur Paten pada 7 Maret 2013 menyampaikan tagihan pemeliharaan 72 paten BPPT sebesar Rp 1,5 miliar. ”Padahal, tahun 2013 hanya dialokasikan Rp 125 juta dan tahun 2014 diusulkan Rp 700 juta,” kata Marzan. Tagihan juga dikirimkan kepada LIPI, tetapi besarannya belum diketahui.


Martha Tilaar mengemukakan, periode 2002-2007 perusahaannya mengajukan permohonan 36 paten. Hingga kini sudah keluar 8 sertifikat paten, 5 permohonan ditolak, dan 23 permohonan masih dikaji.


”Biaya pemeliharaan paten dirasakan juga mahal, bisa mencapai Rp 70,6 juta selama maksimum 20 tahun,” kata Martha.


Menurut Ahmad, sebuah produk yang dipatenkan sebaiknya bisa dikomersialkan. Salah satu penyebabnya, ada beban biaya pemeliharaan. (NAW/ISW/YUN)

 

Last Updated on Wednesday, 18 December 2013 07:49
 

Statistik Pengunjung

free counters

Kalender

August 2020
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031