Selamat datang di website Hukum dan HKI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Halaman Utama
MEDIASI SUBSTANTIF PATEN PDF Print E-mail
Written by admin   
Thursday, 02 January 2014 15:07

Pengajuan permohonan Paten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal positif ini yang terjadi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dukungan proses mediasi Paten menjadi salah satu penyebabnya. Mediasi Paten ini sudah dimulai sejak tahun 2008, dan berkat mediasi Paten ini jumlah Paten di lingkungan BPPT meningkat, sebelum tahun 2008 Paten BPPT berjumlah 4 (empat) buah dan pada saat sekarang ini sudah mencapai angka 72 (tujuh puluh dua). Apabila dirunut berdasarkan tahun pengajuan Paten pertama kali di lingkungan BPPT yaitu tahun 2004, Paten BPPT hanya berjumlah 4 (empat), kemudian pada tahun 2008 Paten granted bertambah menjadi 7 (tujuh), tahun 2009 bertambah 14 (empat belas), tahun 2010 bertambah lagi menjadi 17 (tujuh belas), pada tahun 2011 agak berkurang yaitu 10 (sepuluh) Paten, akan tetapi pada tahun 2012 diperoleh peningkatan menjadi 20 (dua puluh) Paten yang terlindungi. Mediasi Paten juga berfungsi untuk melakukan efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan substantif Paten.


Mengenai kemanfaatan sebuah Paten, perlu ditanamkan adalah bahwa Paten kita sekarang ini tidak cukup hanya granted akan tetapi harus bisa dipasarkan atau dapat diterapkan dalam industri. Oleh karena itu dalam Mediasi Paten tahun 2013 dengan membahas 22 (dua puluh dua) aplikasi Paten dari 12 unit kerja di lingkungan BPPT, tidak hanya bertujuan untuk menilai dari segi substantifnya saja akan tetapi lebih ditekankan pada nilai kelayakan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, bentuk Mediasi Paten kali ini agak berbeda, disebabkan kebijakan Pimpinan bahwa paling lambat setelah aplikasi Paten tersebut memperoleh sertifikat dari Ditjen HKI, maka Paten tersebut harus sudah dapat diterapkan dalam industri (sudah dikomersialisasikan), karena apabila tidak dapat dilakukan komersialisasi akan ditarik kembali perlindungannya.


Kepala Bagian Hukum dan HKI, Bp. Ulfiandri, S.H., M.H, dalam laporannya menyatakan bahwa “Mediasi Paten ini sudah kali kelimanya sejak tahun 2008, dimana hasilnya terlihat dengan naiknya jumlah Paten granted. Tahun 2013 selain diharapkan adanya peningkatan Paten granted, akan tetapi paten diharapkan harus produktif, karena kalau tidak produktif akan menjadi beban. Kalau paten produktif  maka akan ada pemasukan, tapi kalau tidak justru hanya membebani terkait biaya pemeliharaannya yang semakin meningkat.” Oleh karena itu saat ini  inventor dari sebuah paten diminta membuat surat pernyataan bahwa pada saat paten sudah granted juga ada kerjasama dengan mitra, kalau tidak paten itu akan ditarik kembali. Membahas mengenai royalti dari sebuah paten, Bp. Ulfiandri menyampaikan bahwa tim-nya sedang memperjuangkan Undang-Undang PNBP-nya. Jadi didalam RUU PNBP yang baru kita sudah masukkan pelaksanaan HKI, artinya kemajuan yang luar biasa untuk BPPT. Nantinya akan dijelaskan dalam surat dari Dirjen Perbendaharaan untuk memberikan informasi ke seluruh Kementrian/Lembaga  bahwa royalti itu boleh, tapi harus diatur didalam UU.

 

Last Updated on Thursday, 02 January 2014 15:30
 
MASALAH PATEN KOMPLEKS PDF Print E-mail
Written by admin   
Monday, 19 August 2013 03:01

 

KAMIS, 25 JULI 2013, HALAMAN 14

Masalah Paten Kompleks

BPPT Menerima Tagihan Biaya Pemeliharaan Rp 1,5 Miliar

 

JAKARTA, KOMPAS — Masalah paten atau perlindungan negara terhadap temuan, khususnya di bidang teknologi, terbilang kompleks. Proses memperoleh paten tak mudah dan mahal. Selain kurang memberikan kontribusi bagi inovasi industri, juga menimbulkan beban biaya bagi institusi riset.


”Saat ini terdapat 7.490 paten asing dan 79 paten dalam negeri. Tahun ini pendapatan negara Rp 149 miliar, berupa biaya pemeliharaan paten, berpotensi tidak dibayar,” kata Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ahmad Mujahid Ramli dalam diskusi terbatas Kompasbertema ”Hak Paten untuk Menumbuhkan Daya Saing Bangsa”, Rabu (24/7), di Jakarta.


Narasumber lain adalah Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Azis Iskandar, peneliti dan dosen Institut Teknologi Bandung I Gede Wenten, dan pengusaha Martha Tilaar. Para penanggap meliputi Ketua Masyarakat dan Ilmuwan Teknologi Indonesia Warsito P Taruno, Staf Ahli Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan Kementerian Riset dan Teknologi Teguh Raharjo, Deputi Bidang Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fatimah Zulfah S Padmadinata, serta Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Perekonomian Edi Putra Irawady.


Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Miranda Risang Ayu Palar, menjadi moderator. Hadir pula Direktur Pusat Inovasi Surya Institute Pudji Untoro dan pengusaha swasta pemilik paten bidang teknologi generator penghasil air dari kelembaban udara, Budhi Haryanto.


Ahmad Mujahid mengatakan, paten yang tak dibayar biaya pemeliharaannya setiap tahun akan menjadi milik publik. Paten itu semestinya menguntungkan publik karena boleh diadopsi gratis. ”Paten obat-obatan yang sudah masuk domain publik bisa diproduksi tanpa paten lagi sehingga bisa lebih murah,” katanya.


Tidak komersial


Ahmad mengatakan, 60 persen paten yang ada tidak mampu dikomersialkan. ”Sebagian besar paten tidak komersial itu dihasilkan institusi pemerintah. Sistemnya kurang mendukung karena tidak memungkinkan pembagian royalti kepada penemunya,” katanya.


Saat ini, sistem paten dinilai belum mampu mendorong kreativitas dan mendatangkan dampak ekonomi dari langkah komersialisasi.


Marzan Azis Iskandar mengatakan, kebijakan dan kewenangan institusi riset pemerintah untuk mengomersialkan hasil penelitian yang sudah memperoleh paten hingga saat ini juga belum jelas. Biaya pemeliharaan paten justru membebani institusi.


Direktur Paten pada 7 Maret 2013 menyampaikan tagihan pemeliharaan 72 paten BPPT sebesar Rp 1,5 miliar. ”Padahal, tahun 2013 hanya dialokasikan Rp 125 juta dan tahun 2014 diusulkan Rp 700 juta,” kata Marzan. Tagihan juga dikirimkan kepada LIPI, tetapi besarannya belum diketahui.


Martha Tilaar mengemukakan, periode 2002-2007 perusahaannya mengajukan permohonan 36 paten. Hingga kini sudah keluar 8 sertifikat paten, 5 permohonan ditolak, dan 23 permohonan masih dikaji.


”Biaya pemeliharaan paten dirasakan juga mahal, bisa mencapai Rp 70,6 juta selama maksimum 20 tahun,” kata Martha.


Menurut Ahmad, sebuah produk yang dipatenkan sebaiknya bisa dikomersialkan. Salah satu penyebabnya, ada beban biaya pemeliharaan. (NAW/ISW/YUN)

 

Last Updated on Wednesday, 18 December 2013 07:49
 
MEDIASI TEKNIS PATEN PDF Print E-mail
Written by admin   
Tuesday, 28 May 2013 21:47

RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA MEDIASI TEKNIS PATEN

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan para inventor BPPT disertai penilaian terhadap substantif paten meliputi: Novelty (kebaruan), Clarity (kejelasan), Unity of Invention (kesatuan invensi), Inventive Steps (mengandung langkah inventif), dan Industrial Applicability (dapat diterapkan dalam industri) dan penyelesaian draft dokumen paten untuk dapat didaftarkan pada Ditjen HKI, Biro Umum dan Humas c.q. Bagian Hukum dan HKI melaksanakan Mediasi Teknis Paten untuk membahas teknis penyusunan dokumen dan drafting paten bertempat di Graha Transportasi Kementerian Perhubungan, Tugu, Puncak Bogor.


Kepala Bagian Hukum dan HKI, Bp. Ulfiandri, S.H., M.H, dalam laporannya menyatakan bahwa “Mediasi Teknis ini adalah yang kedua kalinya dengan harapan bukan hanya bisa didaftarkan pada Kantor Ditjen HKI, akan tetapi hal yang paling perlu diperhatikan adalah nilai ekonomi dari Paten tersebut yang merupakan indikasi dari berapa banyaknya Paten kita yang digunakan oleh pihak industri. Dalam acara ini dihadiri oleh + 54 orang peserta yang terdiri dari 30 orang inventor BPPT, 4 orang Narasumber Paten Ditjen HKI, 14 orang anggota Majelis HKI BPPT, dan 6 orang panitia dari Bagian Hukum dan HKI,Biro Umum dan Humas”.


Dalam sambutannya Kepala Biro Umum dan Humas, Drs. I Gusti Ketut Astana, M.M. menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini merupakan hal yang sangat penting bagi BPPT karena kegiatan BPPT adalah dalam bentuk kerekayasaan dan penelitian yang seharusnya berorientasi HKI. Sehubungan dengan adanya kegiatan Mediasi Teknis sangat membantu para inventor dalam mengusulkan patennya ke Ditjen HKI terutama di dalam pengisian aplikasi-aplikasi dan juga memberikan kemudahan dalam pendaftaran, serta pertemuan ini memberikan pemahaman bagi kita semua dalam pengertian HKI. Sudah banyak sekali HKI BPPT yang dilindungi, akan tetapi ada kebijaksanaan dari Kepala BPPT bahwa agar HKI itu bisa berorientasi ke Industri artinya tidak hanya menghasilkan HKI atau hanya mendaftarkan ke Ditjen HKI, sehingga menyebabkan biaya tinggi karena pemeliharaannya membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita bisa memahami tentang bagaimana dalam menyusun paten agar bisa laku terjual di Industri.


Acara Mediasi Teknis Paten yang berlangsung selama 3 hari ini dimulai tanggal 22 s.d. 24 Mei 2013 dengan membahas sebanyak 26 (dua puluh enam) usulan paten dari beberapa unit kerja di lingkungan BPPT antara lain yaitu: B2TKS, BPPH, BRDST, BTL, BTMP, MEPPO, PTB, PTIP, PTIPK, PTISDA, PTL, PTM, PTPSE, dan UPTHB. Dari pembahasan tersebut diperoleh 22 (dua puluh dua) dokumen paten final yang rencananya akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran ke Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI.

 

Last Updated on Wednesday, 29 May 2013 01:43
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Statistik Pengunjung

free counters

Kalender

July 2014
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031